Undang-undang pemilu UU RI nomor 10 tahun 2008 DPR DPD DPRD

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

9789792447477

Deskripsi Fisik

viii, 180 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.07 IND u

Undang-undang politik

Buku ini menyajikan secara lengkap Undang-Undang Politik dengan beberapa peraturan yang terkait diantaranya: 1. Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Th.2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. 2. Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Th.2008 tentang Partai Politik. 3.Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Th.2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Dae…

Pengantar hukum Indonesia

Edisi

Cet. 4

ISBN/ISSN

9794212571

Deskripsi Fisik

xviii, 223 hlm. ; 20.5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340 ABD p

Hukum lingkungan masalah dan penanggulangannya

Edisi

Ed. Baru, Cet. 4

ISBN/ISSN

9795183311

Deskripsi Fisik

viii, 178 hlm. ; 20.5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.04 JOK h

Pengantar ilmu hukum

Edisi

Cet. 27

ISBN/ISSN

9794080969

Deskripsi Fisik

xii, 477 hlm. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340 APE p

UU RI nomor 9 tahun 2009 badan hukum pendidikan dan UU RI nomor 20 tahun 2003…

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

9789792447699

Deskripsi Fisik

viii, 127 hlm. ; 20.5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.07 IND u

Upaya penegakan hukum dalam era reformasi

Tentang penegakan hukum pasca era reformasi di Indonesia.

Perbandingan kekuasaan presiden Indonesia setelah perubahan UUD 1945 dengan d…

Anggapan bahwa kekuasaan Presiden Indonesia, setelah perubahan UUD 1945, sangat kecil ternyata tidak terbukti. Ditemukan suatu kecenderungan bahwa memperkuat kekuasaan Presiden dengan mekanisme checks and balances yang ketat antar lembaga negara akan berimbas pada kemajuan negara, sebagaimana yang dialami oleh mayoritas dari delapan negara yang diperbandingkan. Buku ini memberikan cara pandang …

Upaya hukum dalam perkara pidana

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 239 hlm. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 HAM u

Tindak pidana pemilu

Bila terjadi kasus, baik menjelang, selama, maupun sesudah pemilu, seyogyanya para pelaku ditindak dengan tegas agar jangan sampai merembet dan berdampak negatif yang lebih luas. Adapun alasannya, tetaplah memakai asas "ignoranta legic excusat neminum".